otonomi pendidikan. Otonomi pendidikan dengan asas desentralisasi akan melahirkan warga negara yang inovatif, bisa bersaing dan dapat bekeljasama membangull suatu masyarakat yang [email protected] Oktober 2023. otonomi pendidikan

KAJIAN EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SORONG Universitas Pendidikan Indonesia | repository. Hal tersebut juga berlaku di negara Indonesia. Setelah pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah maka pengelolaan pendidikan tidak lagi sentralisasi dari pusat. CO. 1 Otonomi Pendidikan Tinggi melalui Kebijakan Badan HukumOTONOMI PENDIDIKAN : PERMASALAHAN DAN SOLUSI. PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA Chairunnisa Amelia Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. jelaskan apa yang dimaksud dengan otonomi daerah –. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2012. Dewan pendidikan dan komite sekolah tetap disebutkan sebagai contoh keterlibatan masyarakat dalam bentuk kelompok dalam penjelasan RUU Sisdiknas, sehingga pemerintah daerah dan satuan pendidikan tetap dapat membentuk kelompok-kelompok tersebut sesuai kebutuhan. Kebijakan otonomi daerah sangat besar dampaknya terhadap dunia pendidikan madrasah di Indonesia, Pendidikan madrasah yang seharusnya masuk dalam kerangka pendidikan nasional, akan tetapi dengan. 3 (2018. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. Sasarannya adalah mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui kegiatan pembelajaran oleh satuan pendidikan. dilaksanakannya penelitian ini karena pelaksanaan otonomi Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTNbh) di UPI, khususnyaDana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) menjadi sumber korupsi terbesar yang mengantarkan para kepala daerah di Aceh ke dalam penjara. J. Kata kunci : Dampak Otonomi Daerah, Otonomi Daerah, Pembangunan. OTONOMI SEKOLAH Benni Sanyamah Dibik ERA otonomi daerah dan otonomi pendidikan yang sekarang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah pusat. 2 D. Pd. 2. Abstrak Otonomi Daerah berdampak pada. Oleh sebab itu tulisan ini akan mengkaji tentang bagaimana implementasi kebijakan otonomi khusus di Provinsi Aceh?pendidikan, maka peran besar ada di tangan Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan itu. A. 11 Dalam teori manajemen pendidikan modern, penyelenggaraan otonomi pendidikan yang berpusat di sekolah disebut manajemen berbasis sekolah (MB S). Selanjutnya peran bupati dan walikota diharapkan lebih serius dalam melaksanakan otonomi pendidikan dengan mengacu pada empat argumen pokok dalam membuat kebijakan pendidikan, yakni: peningkatan mutu, efisiensi. Pertama masalah otonomi guru, dan kedua masalah kompetensi guru ( teacher knowledge) Bidang yang Kompleks. 3, No. Keenam, sudah selayaknya jika kebijakan otonomi pendidikan hams bergandengan dengan kebijakan Yoyon Suryono. 156 Jurnal Penelitian, Vol. 2) Sumber daya tersedia dan siap. , M. Karena potensi masing-masing daerah di. Si. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Proses transformasi pengelolaan pendidikan tinggi Tatap muka, diskusi, tugas mandiri 3 14 memahami manajemen pelayanan publik di pendidikan tinggi 1. 2. Program ini merupakan upaya peningkatan mutu pendidikanmelalui pendekatan pemberdayaan sekolah dalam mengelola institusinya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Otonomi Guru dan Pengembangan Kurikulum. Dia berpandangan, lebih baik PPDB menerapkan sistem zonasi yang diatur dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan sesuai karakteristik setiap daerah. Sedangkan budaya diartikan keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (belief) manusia yang dihasilkan masyarakat. ”Kebijakan, tantangan dan proyeksi sistem desentralisasi pengelolaan pendidikan nasional (analisis strategik kebijakan. Pendidikan adalah bidang yang kompleks yang berkaitan dengan berbagai hal, terikat dengan. Demokrastiasasi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas. com Article History: Received: 15-02-2020 Revised: 17-03-2020 Accepted: 20-03. In effect, this requires serious attention from the localKTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum, yang otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan pelibatan pendidikan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar-mengajar di sekolah. Selain masih rendahnya alokasi anggaran pendidikan, tingkat pendidikan guru yang. yang lebih tinggi dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. 32 th 2004) pembentukan daerah otonom harus memenuhi syarat : administrasi, teknis dan fisik wilayah pembentukan daerah otonom harus mempertimbangkan faktor – faktor : potensi daerah, luas wilayah,. Adapun bentuk pengelolaan PTN sebagai badan hukum bakal meningkatkan komersialisasi pendidikan dinyatakan tidak terbukti. I. Pengertian Otonomi Daerah. peningkatan otonomi pemerintah daerah, dinas pendidikan kabupaten, dan sekolah (Barasa, 2014). _2015_Eka_Priyatma_Mudayen-Buku. 6. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger. Pendidikan. Seorang wali kota dan delapan bupati bertemu dalam. Kualitas Pendidikan di Era Otonomi Daerah Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat (5) dikemukakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan. pendidikan. Ukuran keberhasilan reflektif sekolah penggerak dicapai berdasarkan. Kelebihan dan Kekurangan Otonomi Daerah – Pada sebuah negara sudah pasti mempunyai sistem pemerintahan, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. 2. Yang paling mutakhir adalah peningkatan yang signifikan jumlahSebelumnya, konsep privatisasi sektor pendidikan telah dilakukan oleh Amerika Serikat juga dengan mengubah bentuk universitas publik menjadi badan hukum dan memberikan wewenang otonomi pengelolahan. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. dengan kualitas pendidikan yang sejalan dengan semangat otonomi pendidikan • Menjelaskan cara mengevaluasi kualitas pendidikan tingkat nasional, tingkat daerah dan sekolah Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non test: • Resume 5% 3 Menjelaskan prinsip dasar evaluasi pembelajaran Tugas 1: (C2, •Prinsip dasar evaluasi Kuliah & diskusiTitle: Otonomi pendidikan : kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan/ Hasbullah, Author: Hasbullah, 1967-, Publisher:Jakarta. Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan. Sekolah mandiri dengan memberdayakan potensi sumber daya manusia dan potensi. Istilah desentralisasi pendidikan muncul dalam paket UU tentangOTONOMI PENDIDIKAN BAGI PERGURUAN TINGGI. Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Sekolah, Transformatif, Otonomi Pendidikan A. co. Dalam hal ini penulis ingin memberikan wawasan atau pandangan kepada pembaca, pengamat, akademisi, dan praktisi pendidikan untuk memahami bagaimana menemukan solusi terbaik dalam mengembangkan kualitas. Hasbullah; Otonomi pendidikan : kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan / Hasbullah; Perjuangan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau / UU Hamidy, Hasbullah Zaini. Peneliti perlu melakukan kajian dan uji cobs lebih lanjut. Kata Kunci: Desentralisasi pendidikan, Manajemen berbasis masyarakat, Strategi implementasi A. Secara keseluruhan, otonomi pendidikan di Indonesia mengalami beberapa perubahan dalam penerapannya dari desentralisasi hingga memberikan kewenangan pada kepala sekolah dan guru, serta menjadi ciri khas. POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam. 3 Hasbullah, Otonomi Pendidikan, hlm. pembiayaan nasional pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah. 25 tahun 1999Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. M. P, Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: SUATU KAJIAN TEORITIS FINANCING OF EDUCATION: A THEORITICAL STUDY Ferdi W. Majid, Abdul & Dian Andayani, Pendidikan Agama Bebasis Kompetensi, Bandung: Rosdakarya, 2005. Banyak sekali hambatan dalam penyusunan makalah ini baik itu masalah waktu, sarana, dan lain – lain. Deding Ishak, S. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 431-444 PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH PASCA ORDE BARU Junaidi STAI Darul Hikmah Bangkalan Email: Junaidi@darul-hikmah. Dalam hal ini penulis ingin memberikan wawasan atau pandangan kepada pembaca, pengamat, akademisi, dan praktisi pendidikan untuk memahami bagaimana menemukan solusi terbaik dalam mengembangkan kualitas pendidikan di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan melalui penerapan. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Setelah implementasi kebijakan otonomi kebijakan daerah temuan penelitian Sagala mengungkapkan bahwa: 1tidak dapat ditentukan dan dirumuskan dengan jelas. kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Genderang otonomi daerah telah ditabuh. “implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian di kabupaten Bandung barat,” Sosiohumaniora, Volume 19, No. Otonomi daerah di bidang pendidikan di satu sisi tidak bisa lepas dari gerakan global yaitu demokratisasi (Baharun, 2012). PENDAHULUAN. Otonomi pendidikan dengan asas desentralisasi akan melahirkan warga negara yang inovatif, bisa. Undang-undang no. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyusunan dan pengembangan kurikulum semestinya menuju ke arah lebih otonom dan desentralistik kepada guru dan sekolah. Menciptakan stabilitas politik. Dengan implementasi kebijakan otonomi pendidikan di daerah kedepan diharapkan akan mampu mewujudkan capaian Millennium Development Goals (MDGs) bidang. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan. Dalam sistem pendidikan tinggi dirancang institusi pengelola pendidikan tinggi & unsur-unsurnya; yang mencakup ketentuan mengenai kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan,Pengembangan pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi berpedoman pada ”Tri Dharma Perguruan Tinggi”, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Umam, Muhmmad Khairul. Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Tujuan Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan tesis ini adalah untuk menge-tahui seberapa besar tingkat pengaruh otonomi khusus terhadap pembangunan pendidikan dan kesehatan di wilayah Kabupaten. Dalam kaitan tersebut pendidikan memiliki program yang harus diselenggarakan secara berkesinambungan denganPersoalannya, bahwa otonomi pendidikan sepenuhnya dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota yang kualitas sumberdaya, prasarana, dan kemampuan pembiayaannya bisa sangat berbeda, dalam konteks ini pendidikan di satu sisi berhasil meningkatkan aspirasi pendidikan masyarakat, namun di sisi lain mutu pendidikan. Udin Juhrodin, S. Mahasiswa mengetahui dan memahami humas dalam konsep otonomi pendidikan. Model pendidikan sekolah penggerak dirancang berdasarkan refleksi terus-menerus yang dilakukan oleh para pendidik. Risâlah, Vol. Apa? Bagaimana? dan kenapa permasalahan-permasalahan tersebut masih harus dialami oleh pendidikan Indonesia. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Otonomi Lembaga Pendidikan Sejalan dengan itu, otonomi pendidikan menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 adalah terungkap pada hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. A. Kinerja Program Dinas Pendidikan Di Era Otonomi Daerah (Kasus Pada Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi), Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik Unand. UU itu merupakan perubahan kedua UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Yahya, M. 1. Kebijakan otonomi daerah, akan membawa implikasi yang sangat besar peranannya dalam berbagai tatanan pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak terkecuali pada bidang. 2 D. menyeimbangkan hak-hak otonomi untuk pendidikan tinggi dan tanggung jawab mereka yang meningkat terhadap publik - sehingga membuat pendidikan tinggi lebih akuntabel terhadap hasil yang mereka capai sesuai sumber daya publik yang mereka gunakan (Kemendikbud, 2010). Otonomi daerah ini merupakan implementasi dari azas. pendidikan, maka peran besar ada di tangan Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan itu. Si. Otonomi Khusus, berupa Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) hingga tahun 2021 (20 tahun) yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan; Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan. Model MBS di Indonesia juga bisa disebut dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), yang mulai diterapkan sejak tahun 1998. 2, 185-198. UUD tahun 45 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. tentang Pengeleolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 7. Barat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi. Secara etimologi, perkataan otonomi berasal dari bahasa latin “autos” yang berarti sendiri dan. D A. Sarnpai dengan tahun 2004 telah ditetapkan enam PTN (178, UI, IPB, UGM, UPI, dan USU) yang mengalami perubahan status menjadi Pergwuan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) dan dalam mass transisi dapatfaktor kunci keberhasilan otonomi pendidikan. NIDN. No. Secara keseluruhan, otonomi. 2) Pengelolaan sektor publik. Komite Sekolah. Otonomi pendidikan tinggi 6. Otonomi Penyelenggaraan otonomi pendidikan ini dipertegas dalam UU No. Etatisme dalam kadar tertentu tetap diperlukan untuk mencegak ultra liberalisme yang berujung pada “anarkhisme”. Otonomi daerah adalah konsekuensi diterapkannya sistem desentralisasi. upi. Berdasarkan otonomi perguruan tinggi sebagaimana ditetapkan oleh UU Sisdiknas, buku ini pun bertujuan memberi inspirasi kepada perguruan tinggi dalam menentukan dan melaksanakan model Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Proses tersebut intinya ialah memberikan kesempatan pada rakyat untuk mengambil keputusan tetang bentuk, proses,. Padahal, otonomi khusus bagi Provinsi Aceh sudah berlangsung sejak tahun 2006 dan pemberian dana otonomi khusus telah diberikan sejak tahun 2008. Prinsip otonomi desentralisai Pendidikan di Indonesia; Prinsip otonomi dan desentralisasi Pendidikan sudah dijelaskan dalam GBHN 1999-2004 yang mencakup tujuh hal, yaitu : Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. Menurut Aljumami (dalam Huda, 1999: 9-11),. Bungin, Burhan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan. Semangat otonomi. [1] Merdeka belajar menuntut guru untuk memahami suatu konsep sebelum mengajar siswa. Secara keseluruhan, makalah ini tentu masih mengandung banyak kekurangan. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. 2104066201 NIDN. 25 tahun 1999Dalam situasi inilah otonomi manajemen pendidikan benar-benar ada di tangan pemerintah daerah. Manajemen berbasis sekolah/ madrasah menawarkan kepada sekolah!madrasah yang meyediakan pendidikan lebih baik dan memasdai bagi para peserta didik. Kemandirian5 1 Filsafat Pancasila; 2 Identitas Nasional; 3 Hak dan Kewajiban Warga Negara; 4 Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, HAM dan Rule of Low 5 Geopolitik Indonesia yaitu wilayah sebagai ruang hidup dan Otonomi Daerah, Geostrategi Indonesia 6 Petunjuk Belajar: a. 3) Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah. Kelompok pro-otonomi Pendidikan Tinggi sering mencampuradukkan situasi politik Indonesia sebelum tahun 1999 ketika Universitas Indonesia masih berbentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja. The long history of Islamic education in Indonesia can not be separated from the development of historicity policy from time to time. Tidak terkecuali mengenai pendidikan. 17, No. Otonomi Khusus. Pendidikan yang dimulai sari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), Sekolah menengah atas (SMA). Pendahuluan Dalam kelompok negara paling maju dan berpengaruh di percaturan dunia, Jepang seringkali menjadi acuan bagi negara-negara dunia ketiga. Kebijakan otonomi pendidikan. penjelasan selengkapnya dibawah ini :19 (1) pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. 7 Darma Setyawan Salam, Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumberdaya (Jakarta: Djambatan,. 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tertulis bahwa komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diteken melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 menjadi angin segar bagi insan pendidikan tinggi di Indonesia. 2. 22 tahun 1999 adalah “bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan Isu sumber daya manusia yang sangat minim menjadi penyebab utama. Otonomi mutlak Tuhan. Pendahuluan Kehadiran UU No. Seminar Nasional “Guru dalam Era Otonomi Daerah”, Semarang 4 Mei 2002 1. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Keberhasilan otonomi pendidikan di Indonesia menjadi acuan bagi perumusan kebijakan pendidikan di negara lain. Kata Kunci: Desentralisasi pendidikan, Manajemen berbasis masyarakat, Strategi implementasi A. I. Pd. Barlian, U. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Yang Ditugaskan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Tugas. id. Secara singkat, dipaparkan pemerintah bahwa otonomi PT, terutama dalam hal organisasi, keuangan, sumber daya manusia, dan akademik, sangat diperlukan agar PT bisa berlari cepat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Artikel terakhir diperbaharui 15-11-2022 oleh Aldy Amrillah. Otonomi pendidikan akan memberi efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan serta pemerataannya. aktivitas-aktivitas tertentu dalam lembaga pendidikan dengan program-programnya, sarananya, anggarannya, kriteria pelaksanaan dan keberhasilan dan petunjuk-petunjuk. 2 tahun 1960 – adalah lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama (Sirozi, 2005: vii). Dalam UU tersebut secara khusus diatur pula mengenai hak otonomi pengelolaan Pendidikan Tinggi tepatnya pasal 50 (6) yang Marsus Suti, Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan STRATEGI PENINGKATAN MUTU DI ERA OTONOMI PENDIDIKAN Marus Suti Dosen Fakultas Teknik UNM e-mail: [email protected] Abstrak Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan wawasan atau pandangan kepada pembaca, pengamat, akademisi, dan praktisi pendidikan untuk memahami bagaimana menemukan solusi terbaik dalam mengembangkan. bagaimana pendidikan Indonesia? 2. Polii Dosen Politeknik Negeri Manado Ketercapaian tujuan pendidikan ditentukan oleh proses pendidikan yang dialami oleh. REFERENSI. meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam otonomi pendidikan, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan kasalitator, bukan regulator. Abstract Berkenaan dengan otonomi daerah yang dikenal pula dengan desentralisasi pendidikan membuat Madrasah harus memiliki strategi-strategi baik dalam mengelola layanan pendidikan yang dibutuhkan oleh. Otonomi pendidikan juga diyakini dapat menghadapi tantangan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Pengertian hak dasar kemanusiaan yang termaktub dalam UU ini merupakan hak asasi yang secara kodrati melekat pada diri. madrasah – dalam Tap MPRS No. Untuk itu, berikut 100 pertanyaan untuk pendidikan Indonesia: 1. Pendahuluan Era otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Repuplik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Abstract. merupakan bentuk otonomi pendidikan yang memberikan otonomi luas kepada sekolah/madrasah dalam rangka efektifitas, efisiensi, dan produktifitas untuk peningkatan mutu. Demikian pentingnya pendidikan sehingga pendidikan dapat mengangkat harkat dan derajat suatu bangsa. Daud.